sumber : detik

Kena Ciduk KPK, Bupati Bogor : Saya Dipaksa untuk Bertanggung Jawab

Ade Yasin, seorang Bupati Bogor ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilaksanakan pada Rabu (27/4/2022). Pada saat diberi kesempatan untuk berbicara, Ade Yasin menuturkan bahwa dirinya dipaksa untuk bertanggung jawab semua atas kelakuan anak buahnya.

Hal demikian disampaikan langsung oleh Ade Yasin sesaat usai ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor, Jawa Barat tahun anggaran 2021, Kamis (28/4/2022).

“Ya, saya dipaksa untuk bertanggung jawab atas yang dilakukan oleh anak buah saya. Oleh karenanya, saya sebagai pimpinan harus siap bertanggung jawab,” ujar Ade Yasin di Gedung KPK, Jakarta sebelum menaiki mobil tahanan.

Ade sendiri mengaku tidak pernah memerintahkan anak buahnya untuk menyuap Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.

“Mereka sendiri yang berinisiatif untuk menyuap tanpa saya perintahkan sama sekali, maka demikian namanya IMB ya, inisiatif membawa bencana,” lanjut Ade Yasin.

Kini KPK sudah menetapkan 8 orang tersangka yang berstatus pemberi suap yakni Ade Yasin (AY), Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor Maulana Adam (MA), Kasubid Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor yakni bernama Ihsan Ayatullah (IA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Bogor yang bernama Rizki Taufik (RT).

Sedangkan 4 tersangka lainnya yakni penerima suap, pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis Anthon Merdiansyah (ATM), pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor yakni bernama Arko Mulawan (AM) lalu, seorang pegawai dari BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa yang bernama Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK), dan yang terakhir seorang pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa yang bernama Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR).

BACA JUGA :   Sinyal Untuk Kenaikan Harga Pertalite Semakin Kuat

Didalam pelaksanaan konstruksi gelar perkara, KPK menuturkan Ade Yasin berharap agar Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk TA 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.